Jajaran anggota DPRD Provinsi DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi membuka pos kanal aduan masyarakat di hari kerja pertama, Selasa (27/8).
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menjelaskan, penampungan aspirasi warga tersebut akan dibuka dari hari Senin hingga Jumat. Delapan dari jajaran Anggota Fraksi akan bergantian menjaga pos aduan itu.
“Jadi kanal aduan ini akan berlangsung dari Senin sampai Jumat, mulai jam 8 sampai 12 (siang). Akan ada yang piket seperti ini anggota dewan, khusus untuk menerima aduan masyarakat, Senin sampai Jumat seperti ini,” katanya di Gedung DPRD DKI.
William mengatakan hingga pukul 10.00 WIB hari ini, sudah ada sebanyak tiga laporan aduan yang datang dari beberapa lapisan unsur masyarakat. Beberapa diantaranya, datang dari warga tentang persoalan Hak Pengguna Lahan (HPL) apartemen hingga aspirasi komunitas sepeda tentang usulan jalur khusus sepeda.
Ia mengatakan, aduan tersebut akan tetap dikompilasi dan ditindaklanjuti bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mitra kerja eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Kalau kami hanya legislator, tentunya kami akan mempelajari kita akan kaji dulu. Dinas apa yang terkait dengan masalah ini, dan yang penting juga masyarakat bisa diberi pencerahan terhadap masalahnya,” terang William.
Selain itu, ia memastikan masyarakat dapat memberikan aduan secara fleksibel. Tujuannya, agar aduan masyarakat warga Jakarta dapat ditindaklanjuti secara responsif.
“Sosialisasi yang selama ini kita lakukan melalui medsos, dan setiap media massa bertanya kita pun akan punya pos pengaduan (masyarakat) sendiri,” ungkapnya.
Dengan demikian, William berharap agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat serupa dapat menjadi pilot project terhadap seluruh fraksi partai politik yang tergabung di DPRD.
“Kalau semua fraksi mengadakan semua pos pengaduan, menurut saya aspirasi masyarakat banyak yang bisa ditampung secara real,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)