Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Program itu dilakukan untuk pengendalian banjir di Jakarta.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2025.
Dalam kesempatan itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp158,6 miliar untuk pengadaan tanah kali atau sungai.
Pada penetapan APBD 2025, pengadaan tanah kali atau sungai sebesar Rp98,7 miliar. Bila usulan Dinas SDA terkabulkan maka anggaran tersebut menjadi Rp257,3 miliar.
“Penganggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung sesuai dengan PSN dan arahan pak gubernur,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7).
Normalisasi Kali Ciliwung, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, paling krusial. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta hingga 30 persen.
“Tuntas (normalisasi) Ciliwung, mungkin ini mengurangi kurang lebih 20 persen sampai 30 persen,” ungkap Yuke.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Ika Agustin mengatakan, pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses normalisasi.
Target pembebasan lahan sepanjang 16,5 kilometer akan selesai pada 2027. Paling lambat 2028.
“Kita mengejar normalisasi Kali Ciliwung,” tandas Ika.
Di 2025, Dinas Sumber Daya Air akan menuntaskan pengadaan tanah kali atau sungai di Pengadegan, Cililitan, dan Cawang.
Kini, gubernur DKI Jakarta sudah menandatangani empat penetapan lokasi (Penlok). Meliputi Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan.
“Di APBDP 2025, kami akan menyelesaikan pembebasan lahan di wilayah Pengadegan. Satu kelurahan itu selesai semua. Sebagian Cililitan dan sebagian di Cawang,” ungkap Ika. (yla/df)