Komisi E DPRD DKI Jakarta mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi para kader Dasawisma atas dedikasi dan kontribusi membangun Kota Jakarta.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto mengatakan, kenaikan dana operasional bagi kader Dasawisma menjadi salah satu yang selalu diperjuangkan Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Satu di antara bentuk apresiasi yakni kenaikan dana operasional bagi Dasawisma sebesar Rp 250 ribu. Sehingga total dana operasional yang diterima setiap petugas Dasawisma menjadi Rp 750 ribu per bulan.
“Ada keberpihakan kepada ibu-ibu kader Dawis untuk bisa dinaikkan operasionalnya yang sejak lama kita perjuangkan di DPRD hampir setiap tahun pada saat rapat,” ujar Agustina di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/7).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (dok.DDJP)
Tina menilai, kader Dasawisma memang berperan sebagai ujung tombak dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Para kader merupakan garda terdepan dalam pengumpulan data, penyaluran informasi, serta penyampaian aspirasi masyarakat.
“Ujung tombak dari pendataan, keadaan di wilayah untuk menjadi mitra Pemprov itu adalah ibu-ibu ini,” tandas wanita yang akrab disapa Tina Toon itu.
Kenaikan operasional itu, harap dia, menumbuhkan semangat baru bagi para kader Dasawisma dalam mengemban tugas.
Terutama untuk pengumpulan data kependudukan, data kesehatan, dan data lainnya. Pasalnya, pengumpulan data tersebut diperlukan pelaksanaan bantuan sosial (Bansos).
Program Bansos yang perlu data akurat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
“Karena ini yang menjadi ujung tombak supaya bantuan sosial ini tidak salah sasaran lagi,” kata Tina.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kenaikan dana operasional bagi Dasawisma itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 497 tahun 2025 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Koordinator Kelompok Dasawisma.
“Keputusan Gubernur Nomor 497 tahun 2025, ibu-ibu sekalian mendapatkan operasional yang lumayan. Yang dulunya Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu,” kata dia.
Dengan adanya kenaikan biaya operasional, Pramono berharap, dapat meningkatkan kinerja seluruh kader Dasawisma yang berjumlah 76.114 orang yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kecamatan untuk mengumpulkan data masyarakat menjadi lebih akurat.
Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan di tingkat kota sekaligus dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan dan program yang tepat sasaran.
“Saya sungguh menitipkan agar kader Dawis di semua tingkatan ini tetap bekerja keras untuk mendapatkan keakuratan data, bekerja dengan gotong royong, dan yang paling penting bekerja dengan hati,” ujar Pramono.
Di sisi lain, Kader Dasawisma Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat Dewi Rahmawati mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pemprov DKI.
Sebagai kader Dasawisma, ia berkomitmen akan bekerja secara profesional dalam mengumpulkan data detail tentang keluarga di wilayah Jakarta Barat.
Termsasuk data kependudukan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi lingkungan masyarakat.
“Senang banget, terima kasih pak gubernur apresaiasinya. Semoga kita lebih semangat lagi berkontribusi untuk DKI Jakarta,” pungkas Dewi. (yla/df)