Usul kenaikan biaya operasional bagi ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW) menuai dukungan dari kalangan legislator.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad menyatakan, mendukung usulan tersebut.
Hanya saja, menurut dia, kebijakan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial.
Peningkatan operasional perangkat kewilayahan lainnya harus turut serta dalam kebijakan tersebut.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad. (dok.DDJP)
“Tapi harus ada keadilan dan pemerataan,” ujar Riano di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (22/7).
Peran penting dalam pelayanan publik, kata politisi Partai NasDem itu, tidak hanya RT, RW, dan LMK. Masih banyak perangkat lainnya.
Seperti, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma, dan Posyandu.
Termasuk juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).
“Semua elemen ini berperan penting dalam pelayanan di wilayah,” ungkap Riano.
Karena itu, kenaikan biaya operasional tidak bisa di satu sisi saja.
“Perangkat-perangkat lain juga harus disesuaikan agar ada keadilan,” tandas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengumumkan kenaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta.
Kenaikan dana operasional RT/RW merupakan salah satu janji kampanye Pramono saat Pilgub Jakarta 2024. (red)