Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI mengevaluasi program kewirausahaan. Dimana, usai menerima pelatihan, para pelaku usaha akan difasilitasi sarana produksi.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, evaluasi dibutuhkan karena banyak ditemukan sarana produksi yang dihibahkan kepada masyarakat malah dijual atau tidak dipergunakan untuk membuka usaha.
“Saya berani menegaskan bahwa yang berhasil dicapai oleh Dinas UMKM baru sebatas output. Tapi outcome-nya belum. Nah outcome-nya harus dibuktikan dengan banyaknya peserta pelatihan benar-benar membuka usaha yang berkelanjutan. Alat-alat produksi yang dihibahkan itu dipakai dan tidak dijual,” ujar Ismail saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, Sabtu (10/8).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
Ia meminta Dinas PPKUKM menunda sementara program kewirausahaan ini dan mencari solusi agar kegiatan yang diberikan Dinas PPKUKM tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan pelatihan dan modal untuk membuka usaha.
“Kami merekomendasikan ditunda dulu program pemberian hibahnya ini. Evaluasi dulu, bikin kajian dulu. Salah satunya bagaimana untuk memformulasikan bentuk pelatihan lanjutan yang lebih advance (baik) lagi,” tutur Ismail.
Bahkan di lapangan, ungkap dia, banyak menemukan masyarakat yang mengikuti pelatihan dan mendapat sarana produksi lebih dari satu kali dengan cara memakai identitas keluarga lain.
“Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Artinya mereka sudah melenceng dari tujuan program ini diciptakan, karena kalau bicara rentang ini harus bicara output dan outcome-nya,” jelas Ismail.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyatakan, siap mengevaluasi program tersebut secepatnya.
“Jadi untuk pelatihan ke depan kita akan evaluasi pemberian sarana dan prasaran kepada UMKM. Kita akan mendata di wilayah sejauh mana alat-alat itu dipergunakan,” ucap Ratu.
Ia juga akan mengecek ulang peserta yang mendaftar program kewirausahaan. Tujuannya memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan memastikan satu kartu keluarga (KK) hanya diperbolehkan mendapat satu bantuan sarana produksi.
“Nah, kami juga sudah punya website, jadi kalau ada yang double sudah kelihatan di sistem. Ke depan, kita juga akan menotifikasi bahwa yang mendapatkan bantuan itu hanya satu orang dalam satu KK,” tandas Ratu. (DDJP/apn/gie)