Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) difokuskan untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pasalnya, pembiayaan pembangunan dan renovasi RSUD di masing-masing wilayah dibebankan juga menggunakan anggaran dana BLUD. Akibatnya, kebutuhan medis tak dapat terserap secara optimal.
Hal itu diungkapkan Suhud usai Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Seharusnya, sambung Suhud, dana BLUD untuk hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan. Misalnya, ketersediaan obat, tenaga dokter spesialis, dan kebutuhan medis lainnya.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP)
“Pembangunan gedung itu harus menjadi domainnya APBD. Kalau misalnya dana itu juga dibebankan ke BLUD, itu berat bagi rumah sakit,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/7).
Kondisi demikian, sambung Suhud, menyebabkan RSUD tidak dapat mengembangkan kebutuhan. Keterbatasan anggaran untuk membayar dokter spesialis tidak dapat terpenuhi.
“Karena tadi anggarannya terbatas disebabkan sebagian dana BLUD itu digunakan untuk membangun gedung yang tidak terkait dengan kesehatan,” ungkap Suhud.
Untuk itu, Suhud mengusulkan agar Badan Keuangan Daerah (BKD) DKI Jakarta merevisi sejumlah aturan mengenai dana BLUD. Tujuannya agar pembiayaan untuk pembangunan gedung dipisahkan dari alokasi BLUD.
“Kami mengusulkan agar ada perubahan regulasi terkait dengan BLUD. Karena BLUD yang dikelola oleh rumah sakit itu jumlahnya sangat besar,” jelas Suhud.
Dana BLUD untuk RSUD dinilai cukup besar. Seperti RSUD Tarakan, berstatus Tipe A, mencapai Rp400 miliar.
Karena itu, dana tersebut harus dikelola secara rinci dan profesional. Di antaranya menggunakan jasa penasehat keuangan dalam pengelolaan dana BLUD.
“Sudah saatnya kita melakukan perubahan, perombakan terkait dengan pengolahan BLUD,” tegas Suhud.
Ia berharap, usulan terkait pemisahan dana BLUD untuk pembangunan dan kebutuhan RSUD dapat terealisasi.
Bila dana BLUD difokuskan pada masalah kesehatan, kata Suhud, RSUD bisa leluasa dan mampu melayani masyarakat lebih baik.
“Jadi tidak dibebani oleh biaya seperti pembangunan gedung yang memang sangat besar,” tegas Suhud.
“Walaupun terkait dengan pelayanan tetapi harusnya ditangani oleh anggaran APBD, bukan dari dana BLUD,” tukas dia. (apn/df)