DPRD DKI Jakarta terus menyoroti masalah penataan kawasan atau RW Kumuh di Jakarta yang menjadi salah satu program prioritas untuk diselesaikan secepatnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, perlu ada pengadaan lahan untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dalam penataan kawasan kumuh.
“RW kumuh ini, tolong diperhatikan. Rasanya enggak adil juga, kalau kita tidak memperhatikan mereka,” ujar Inggard, beberapa waktu lalu.
Maka diperlukan juga alas hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur pengadaan lahan yang akan dijadikan Fasos-Fasum.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP)
“Perlu ada Pergub terkait menyangkut masalah pengadaan lahan untuk di daerah-daerah kumuh, agar mereka bisa tertata dengan rapi,” ucap Inggard.
Ia berharap, Fasos-Fasum itu bisa menjadi upaya perbaikan kawasan kumuh. Termasuk memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan warga sekitar.
Mulai saat ini hingga tahun depan, lanjut Inggard, Pemprov harus bersiap dan fokus menata dan menyediakan fasilitas di kawasan kumuh.
“Harapan kami tentu saja tahun 2025 sampai 2026 ini, momentum kita untuk memperbaiki wilayah kita agar bisa lebih baik,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga menginginkan tidak ada lagi kawasan kumuh saat Ibukota Jakarta resmi menyandang sebagai kota global (global city).
“Malu juga kalau ada kampung kumuh. Harapan kami seperti itu (segera melakukan penataan kawasan kumuh -Red),” tandas Inggard. (gie/df)