DPRD DKI Jakarta akan membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, rencananya hasil evaluasi akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 13 Desember 2025.
“Nanti Jumat akan kita bahas dalam rapat,” ujar Rany di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.DDJP)
Namun ia memastikan APBD 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214 yang telah disahkan dalam rapat paripurna, Kamis 28 November 2024 akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk program yang menyentuh dan bermanfaat bagi warga Jakarta.
Sebagai legislatif, ia juga berkomitmen akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan optimal.
Tujuannya agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dapat terealisasi sesuai jadwal.
“Kita akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukan kepada masyarakat,” tukas Rany.
Sebelumnya, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah membacakan hasil rekomendasi dari pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan Jumat 22 November 2024.
Masing-masing yakni, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meningkatkan sarana prasarana tenda pengungsian.
Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus panitia pangan bersubsidi.
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani dan menertibkan aset-aset daerah.
Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tingkatkan kolaborasi pemanfaatan hasil olah sampah dengan berbagai pihak.
Sedangkan Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempermudah akses warga untuk mendapat layanan kesehatan. (gie/df)