Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief mengungkapkan, masalah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi sorotan Utama.
Pasalnya, banyak pengaduan masyarakat terkait DTKS. Hal itu disampaikan Gusti saat mengikuti rapat LKPJ Komisi E bersama Dinas Sosial DKI Jakarta.
“Kalau bicara Dinas Sosial ini kan, kita masih bicara terkait DTKS,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/4).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief. (dok.DDJP)
Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, banyak pengaduan masyarakat tentang Siladu (Sistem Layanan Informasi dan Aduan) yang belum aktif.
Karena itu, Gusti mendorong agar mekanisme pendataan DTKS harus ada perbaikan. Sehingga pendataan lebih tepat. Dengan begitu, masyarakat tidak dirugikan.
“Jadi mekanismenya mungkin ke depan mungkin bisa jemput bola,” tutur dia.
Menurut dia, masih banyak masyarakat yang semestinya menjadi penerima bantuan, justru tidak menerima.
“Nah, ini masih banyak sering terjadi aduan,” beber Gusti.
Ia berharap, Dinas Sosial DKI Jakarta bisa lebih proaktif dan lebih informatif terhadap pengaduan masyarakat.
“Diakses pengaduan itu juga bisa menjelaskan lebih detail,” tambah dia.
Gusti mengatakan, banyak pertanyaan masyarakat namun tidak mengetahui kehadiran poster pengaduan-pengaduan.
“Kita juga jadi bingung mau jawabnya seperti itu ke masyarakat,” tukas dia. (red)