DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) mengecek dan mengendalikan ketersediaan stok pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sebab, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun jelang hari besar keagamaan diiringi dengan peningkatan kebutuhan pangan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, ketersediaan stok pangan jelang Nataru dapat dipastikan tercukupi.
“Saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan cek dan kontrol di pasar. Kemudian cek langsung ke lokasi gudang kita. Kemudian ketersediaan anggaran. Soalnya ini semua faktor-faktor yang turut membantu pengadaan ketersediaan pangan agar lancar,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Selain itu, Khoirudin mengimbau agar Dinas KPKP meng optimalisasi upaya mencukupi kebutuhan pangan.
Pasalnya hampir setiap harinya rata rata orang yang berada di Jakarta mencapai 10-13 juta jiwa. ”Pemerintah harus kerja ekstra,” tambah Khoirudin.
Ia mengatakan, pengecekan dan pengendalian di pasar dan gudang pangan harus dilakukan secara rutin dan berkala.
“Tentu tidak terbatas hanya untuk Natal dan Tahun Baru atau hari besar lainnya. Setiap saat harus siap karena jumlah penduduknya besar,” imbuh dia.
Untuk itu, Khoirudin meminta Dinas KPKP membeli tanah di luar Jakarta dan bekerjasama dengan petani lokal. Hal itu akan menjadi bisnis yang saling menguntungkan.
“Permodalan dari kita. Simbiosis mutualisme akan kita dapatkan di sana. Warga daerah untung, kita pun untung karena bisa menyediakan ketersediaan pangan yang cukup untuk warga Jakarta,” pungkas Khoirudin. (apn/df)