Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna, Senin (16/6).
Anggota DPRD DKI Jakarta Syahroni yang membacakan pandangan tersebut, menyoroti kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal.
Menurut Fraksi PAN, perlu evaluasi menyeluruh agar badan usaha milik pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan fiskal Jakarta.
“Kami mendorong keberlanjutan usaha dan efisiensi operasional BUMD agar lebih berdampak terhadap pendapatan asli daerah,” terang Syahroni.
PAN menyinggung alokasi penyertaan modal daerah yang belum sepenuhnya berlandaskan indikator kinerja. Selain mengingatkan pentingnya kejelasan arah penggunaan dana publik yang disalurkan kepada BUMD.
“Penyertaan modal daerah harus dikaitkan langsung dengan target kinerja dan dilaporkan secara terbuka kepada publik,” tambah dia.
Selain itu, Fraksi PAN menyoroti banyaknya aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Syahroni menilai kondisi tersebut dapat menjadi beban jika tidak segera ditata ulang dan diberdayakan.
“Aset yang tidak digunakan justru menjadi beban. Harus ada strategi penataan ulang dan pemberdayaan aset agar bernilai manfaat,” pungkas dia.
Fraksi PAN menilai, perbaikan tata kelola aset dan evaluasi kinerja BUMD harus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. (all/df)