Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta memperketat syarat dan kualifikasi dalam perekrutan Kader Dasawisma.
Tujuannya, agar hasil pendataan yang dilakukan oleh kader dasawisma akurat ketika digunakan untuk kebutuhan bantuan sosial ataupun kebutuhan instansi lain.
“Saya minta perekrutan Kader Dasawisma ini juga harus lebih ketat. Dibikin aturan misalnya bukan keluarga RT (dan-Red) RW. Background pendidikannya, sehingga hasil kerja mereka benar-benar akurat,” ujar Baco dalam rapat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, Sabtu (10/8).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP)
Kader Dasawisma dalam menjalankan tugas bertanggung jawab terhadap data 7 sampai 10 keluarga. Diharapkan, nasib akurasi data ada di tangan kader Dasawisma.
“Karena datanya akan dipakai semua. Disdik perlu data ngmbil dari Dinas PPAPP. Yang lain juga perlu data ngambil dari PPAPP, karena kita enggak punya instrumen lain selain Dawis yang megang 7 sampai 10 rumah itu,” kata Baco.
Selain sistem perekrutan yang selektif, dia juga meminta Dinas PPAPP membuat sistem data yang terhubung secara online ke dinas-dinas terkait. Apalagi, Jakarta akan menjadi kota global yang mestinya memiliki sistem pendataan maupun profile penduduk yang akurat.
“Kita mau jadi kota global, kota bisnis, coba dibuat data itu menjadi data yang akurat dan nge-link ke Dinsos, Disdik, Puskesmas, Dinkes. Jadi hanya ada satu data. Ini kadang beda-beda. Karena itu saya berharap ini jadi fokus kita,” tandas Baco. (DDJP/bad/gie)