Kalangan legislator di Kebon Sirih mendukung Kota Jakarta menjadi kota global. Meskipun untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya besar. Karena itu, butuh persiapan yang matang.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global. Karenanya sangat mendukung berbagai persiapan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merencanakan dan mempersiapkan transformasi ini,” ujar dia, Rabu (10/7/2024).
Hal itu juga diungkapkan Yuke terkait rencana mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan anggaran sebesar Rp600 triliun. Angka yang terbilang fantastis itu sebelumnya dinyatakan Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
Meskipun total APBD DKI Jakarta per tahun masih berkisar Rp84 triliun. Namun, Yuke berpendapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan investasi yang sangat besar.
Pernyataan Joko mengenai kebutuhan dana sebesar Rp 600 triliun untuk mencapai visi ini, lanjut dia, menunjukkan betapa kompleks jalan Jakarta menjadi kota global.
“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” tutur Yuke.
Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Baik dalam persoalan kualitas hidup, kemudahan berbisnis, serta daya tarik investasi dan pariwisata.
Meski demikian, kota global bisa terwujud bila pemerintah memastikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini.
“Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting,” ucap dia.
Setiap kebijakan dan proyek, sambung Yuke, harus dirancang dengan perspektif global. Fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini,” tukas Yuke.
Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mengungkap bahwa pemerintah daerah membutuhkan alokasi dana sekitar Rp600 triliun untuk menjadi kota global. Hal ini sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Setelah Keputusan Presiden (Kepres) terbit maka pusat pemerintahan tidak lagi di Jakarta, tetapi dipindah ke Kalimantan Timur. Status Jakarta yang menjadi DKJ akan menjadi pusat ekonomi dan kota global.
“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun,” kata Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Selasa (9/7/2024).
Kini, kata Joko, APBD DKI Jakarta mencapai Rp84 triliun pada tahun 2024. Dari anggaran itu, lanjut Joko, APBD Pemprov DKI untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen dan belanja pegawai sudah mencapai 34 persen.
“Belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen yang seharusnya menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu mestinya sampai 40 persen,” terang dia.
Dari kebutuhan Rp600 triliun, hanya sekitar 19 persen ABPD yang diterima Pemprov DKI. Angka tersebut belum cukup untuk menuju kota global. Untuk mencapai kota global dengan anggaran minim maka Pemprov DKI bersinergi dengan DPRD DKI.
“(Kami) berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud,” ungkap Joko. (red)