Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti pentingnya peran intelijen dalam menjaga stabilitas dan iklim investasi di Jakarta.
Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Sekretaris Komisi A Mujiyono menjelaskan, rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Komisi A dengan instansi vertikal pada hari yang sama.
“Hari ini ada dua rapat yang berkaitan dengan instansi vertikal. Yang pertama tadi pagi bersama Binda DKI Jakarta, dan yang baru saja selesai tadi, dengan Lantamal III Jakarta,” ujar Mujiyono.
Dalam pertemuan bersama Binda, Komisi A menyoroti urgensi stabilitas keamanan sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi.
“Terkait Binda, sempat disebutkan salah satu fokus mereka adalah menjaga iklim investasi di Jakarta,” terang Mujiyono.
Mujiyono mengatakan, beberapa anggota Komisi A menyampaikan masih minimnya informasi intelijen yang bisa diakses publik, terutama terkait kondisi investasi dan potensi kerawanan yang dapat memengaruhi dunia usaha.
“Beberapa teman-teman anggota DPRD menyampaikan masyarakat masih merasakan kekurangan informasi intelijen, terutama yang berkaitan dengan iklim investasi,” jelas dia.
Stabilitas ekonomi, menurut Mujiyono, tidak bisa dilepaskan dari keamanan wilayah. Keduanya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kepercayaan investor.
“Kita tahu, iklim investasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi ekonomi dan keamanan,” ucap dia.
Ia menambahkan, tugas Binda sebagai lembaga strategis adalah menjaga suasana kota tetap aman dan terkendali.
“Tugas Binda adalah memastikan warga Jakarta bisa tidur nyenyak. Karena kalau situasi aman dan kondusif, faktor-faktor ekonomi lainnya akan ikut membaik, termasuk investasi,” sambung Mujiyono.
Komisi A juga mendorong agar sebagian informasi intelijen yang bersifat strategis dan relevan (terutama yang berkaitan dengan keamanan dan iklim investasi) dapat dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Penyampaian informasi ini dinilai penting untuk menciptakan rasa aman, meningkatkan kesiapsiagaan publik, serta memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah daerah. (all/df)