DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi segera menangani isu-isu struktural. Di antaranya terkait kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo saat dihubungi, Senin (2/6).
Ia menilai, kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan melalui IPM dapat berpengaruh pada kemiskinan. Rendahnya IPM dapat mengakibatkan produktivitas kerja menjadi rendah.
Kondisi demikian berdampak pada pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi rendah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP)
“Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek,” ujar pria yang akrab disapa Rio itu.
Akan tetapi, sambung dia, Pemprov DKI bisa mulai membangun fondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial.
Rio mengapreasiasi Program 100 Hari Kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Hanya saja, imbau politisi PDI Perjuangan itu, Pemprov DKI perlu mempercepat agar manfaat seluruh program dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurut dia, terdapat banyak implementasi dari berbagai program yang belum tuntas. Seperti upaya penyelesaian Kampung Bayam dan KJP plus.
“Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial. Seperti Kampung Bayam dan KJP terputus sebanyak 777.622, serta pemutihan ijazah. Ini langkah pro rakyat,” ungkap Rio.
Selain itu, kata Rio, penting bagi Pemprov DKI Jakarta menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tingkat inflasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan tingkat inflasi nasional.
Tujuan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Beberapa program perlu digencarkan. Yakni, program-program subsidi, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi.
Termasuk peran pelaku usaha dalam menawarkan produk kompetitif dan mendukung inovasi, serta kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan dan mendukung ekonomi lokal.
“Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan,” ungkap Dwi.
Pada Jumat (30/5/2025), tepat 100 hari pertama kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Pramono Anung dan Rano Karno meluncurkan 40 Program Percepatan (uick Wins) sebagai bagian dari janji kerja nyata dalam 100 hari pertama memimpin. (yla/df)