Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Selasa (30/4).
Dalam rekomendasi di bidang pemerintahan, DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengoptimalkan capaian keberhasilan kerjasama daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta, baik kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
“DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta agar menyusun Grand Design pelaksanaan kerjasama daerah, yang mengacu pada upaya penyampaian Panca Upaya, serta optimalisasi peran tim koordinasi kerjasama daerah baik dalam negeri dan luar negeri,” ujar Syarifuddin, Anggota Banggar di depan forum rapat paripurna.
Untuk rekomendasi di Bidang Perekonomian, DPRD DKI berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bidang perekonomian dapat mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun anggaran 2019.
“SKPD harus menempatkan orang-orang ahli dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dan harus ada koordinasi yang baik dengan SKPD lain,” terang Syarifuddin.
Sementara di bidang keungan, DPRD DKI Jakarta masih mempertanyakan mengenai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah. Sejauh ini, DPRD DKI Jakarta belum memiliki gambaran utuh target untuk mencapai realisasi pendapatan tersebut.
“Pada LKPJ 2018 ini penjelasan terhadap berapa potensi sesungguhnya pajak daerah dan berapa yang dianggarkan itu tidak tergambarkan dalam laporan tersebut, Kiranya pada kesempatan yang lain agar dilengkapi,” terangnya.
Untuk di bidang pembangunan, DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) dapat dikerjakan secara transparan. Langkah yang perlu dilakukan Pemprov yakni membuka seluruh data potensi KLB dan melaporkannya ke DPRD DKI Jakarta.
“Seperti pembangunan Jalan Penyeberangan Orang (JPO) Pasar Minggu, pembangunan trotoar Thamrin-Sudirman, pembangunan trotoar di Kemang dan lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, di bidang kesejahteraan rakyat, Syarifuddin menyampaikan bahwa DPRD DKI Jakarta menginginkan agar SKPD terkait dapat lebih peka terhadap kritik masyarakat mengenai aturan sistem perujukan berjenjang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Sebab, aturan tersebut dinilai menyusahkan pasien karena alur rujukan sangat panjang (birokratif). DPRD menyarankan supaya BPJS meninjau ulang kebijakan tersebut,” tegasnya. (DDJP/ans/oki)