Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Rano Karno menjawab pandangan umum dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait Program Sekolah Swasta Gratis.
Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun regulasi untuk menjadikan dasar pelaksanaan program tersebut. Pada 2025, ada 40 sekolah swasta yang tersebar di semua wilayah kota pilot project.
“Pelaksanaannya akan dievaluasi. Sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti Program Sekolah Swasta Gratis,” ujar Rano, Senin (21/7).
Selanjutnya, wakil gubernur juga menjawab pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait pengawasan terhadap kenaikan dana operasional RT, RW dan Dasawisma.
Dalam persoalan itu, ungkap Rano, Pemprov DKI sependapat agar tak ada kader yang merangkap tugas. Dengan demikian, program bisa berjalan optimal.
“Eksekutif sependapat untuk dilakukan pengawasan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut, melalui sistem informasi berbasis IT berupa aplikasi pengelolaan dan pendataan petugas Dasawisma, kader Jumantik, kader Posyandu, dan kader lainnya, dengan menggunakan NIK sebagai dasar identifikasi unik perseorangan dalam penerimaan kader,” tuturRano.
Jawaban eksekutif juga disampaikan Rano menjawab Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi public.
Rano menegaskan, Pemprov DKI akan mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui berbagai media.
“Seperti media sosial, Program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio,” ucap Rano.
Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI akan terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi umum massal, mendorong pemanfaatan park and ride, dan memberikan subsidi transportasi.
“Ini sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan di DKI Jakarta yang menggunakan angkutan umum,” kata Rano.
Jawaban juga diungkapkan Rano atas pandangan umum dari Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait optimalisasi penyelenggaraan Job Fair untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Pemprov DKI, kata dia, akan berinovasi melakukan pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung pencaharian kerja.
“Sistem digital yang andal dan mudah diakses dapat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien,” tegas Rano.
Menjawab Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI terkait pendistribusian pangan murah bersibsidi, Pemprov DKI telah membuat aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi yang terintegrasi dengan sistem whitelist PT. Bank Jakarta dan berbasis NIK.
“Hanya penerima manfaat terdaftar yang dapat membeli pangan bersubsidi. Jika mengalami kesulitan melakukan pendaftaran online, akan difasilitasi di lokasi penjualan lingkup Perumda Pasar Jaya terdekat atau RPTRA yang terjadwal,” ungkap Rano.
Menjawab Fraksi PKS, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penanggulangan banjir, Pemprov akan meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Juga berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi, serta pengurasan dan pengerukan sedimen pada saluran drainase,” jelas Rano.
Terakhir, menjawab Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penyediaan hunian layak, Pemprov akan mendorong pembangunan Hunian Milik Terjangkau yakni Rusunami melalui kolaborasi dengan pihak swasta, BUMD ataupun BUMN terutama di kawasan pusat kota dengan konsep mixed used development.
“Untuk menghadirkan hunian vertikal yang efisien dan berdaya guna secara sosial-ekonomi,” pungkas Rano. (gie/df)