Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap warga Jakarta bisa mendapat informasi terkait cara pendaftaran rumah susun (Rusun) secara lengkap dan transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (SIRUKIM).
Hal itu diungkapkan Yuke usai menghadiri relaunching SIRUKIM milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Rusunawa Pulogebang Penggilingan, Jakarta Timur.
“Kita harap dengan SIRUKIM ini bisa lebih informatif, mudah digunakan, dan yang antre untuk mendapatkan hunian di Rusun bisa transparan,” ujar Yuke, Selasa (27/5).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (DDJP/gie)
Dengan begitu, warga Jakarta yang ingin mendaftar sebagai penghuni Rusun bisa memantau tahapan dan antrean secara realtime.
“Bisa terlihat kapan dia daftar dan prosesnya sampai mana, (dokumen) apa yang kurang, urutannya berapa. Jadi terlihat ada harapannya warga dapat atau tidak,” ucap Yuke.
Tak hanya transparan, ia juga berharap aplikasi SIRUKIM mudah dipahami dan dipakai warga Jakarta, khususnya orangtua yang kurang paham teknologi digital.
“Kita berharap SIRUKIM gampang diaplikasikan (warga). Ini paling penting. Tadi saya juga sudah sampaikan untuk masyarakat yang tidak paham perlu dibantu mengisi ataupun pendampingan,” tutur Yuke.
Hal senada juga diungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Aplikasi SIRUKIM bisa membantu calon penghuni Rusun memantau tahapan dan alur dari pendaftaran.
“Mudah-mudahan dengan transparansi ini akuntabilitasnya terjamin, transparan, gampang diakses dan bagi siapapun warga Jakarta yang ingin memiliki hunian di Jakarta,” kata dia.
“Sekarang menjadi lebih mudah dan transparan,” ungkap pria yang akrab disapa Pram.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto menjelaskan, aplikasi tersebut sudah ada sejak tahun 2020.
Namun telah diperbaharui tampilannya dan disempurnakan, sehingga lebih komplit serta mudah digunakan. “Ada hal-hal baru dari penampakannya sudah baru,” ungkap dia.
Ia menambahkan, fitur-fitur dalam aplikasi itu juga sudah sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung tiga pilar good governance.
Yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, transparan, dan akuntabel.
“Diharapkan warga bisa menikmati Rusun kita dengan lebih baik,” tandas Kelik. (gie/df)