Perwakilan Warga Kolong Tol Penjaringan menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (26/2).
Pertemuan tersebut membahas warga terdampak penataan kota. Termasuk penyampaian harapan warga atas solusi yang lebih baik dari pemerintah.
“Hari ini ada audiensi dari perwakilan warga di Jalan Kolong Tol, Penjaringan. Prinsipnya, saya menampung apa yang menjadi aspirasi mereka,” ujar Ima.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menjumpai unjuk rasa warga Jalan Kolong Tol Penjaringan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (DDJP/rei)
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan relokasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi warga terdampak.
“Saya juga sampaikan bahwa perlu ada perbaikan perekonomian untuk mereka, serta memastikan mereka dapat hidup lebih layak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Ima.
Terkait solusi jangka panjang, Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, tim transisi yang dibentuk gubernur telah mengkaji berbagai opsi agar penataan kawasan tidak hanya berfokus pada relokasi semata.
“Sebelumnya, tim transisi memang ditugaskan oleh Mas Pram (gubernur DKI) untuk mencari solusi dalam pengelolaan kawasan seperti ini,” tutur Ima.
“Jadi, yang dipikirkan bukan hanya pemindahan, tetapi juga bagaimana mata pencaharian warga bisa terjamin,” lanjut dia.
Salah satu permintaan utama delegasi tersebut adalah agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung berdialog dengan warga.
“Mungkin, jika pak gubernur turun langsung, ada rasa aman dan kepastian bahwa mereka benar-benar diperhatikan oleh pemerintah,” kata Ima.
Menanggapi hal itu, Rio, perwakilan warga Kolong Tol Penjaringan menyampaikan harapan agar ada dialog langsung antara warga dan gubernur menemukan solusi terbaik.
“Kami berharap, nantinya bisa berdialog antara warga dan pak gubernur, sehingga ada solusi terbaik untuk semua,” tandas Rio.
Audiensi ini menjadi langkah awal bagi warga untuk menyuarakan aspirasi warga. Harapannya, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat terdampak penataan kota. (all/df)