Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengaku puas dengan sejumlah sajian materi mengenai dampak yang akan terjadi pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada orientasi dan bimbingan teknis kedua tahun 2022.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menjelaskan, salah satu upaya yang harus dipersiapkan yakni mempertahankan eksistensi Jakarta di mata dunia, seperti yang diutarakan sejumlah pengamat ekonomi dan akademisi yang sengaja dihadirkan dalam Bimtek.
“Biar kita punya dasar kedepan kita harus bagaimana ketika Jakarta resmi dilepas jadi Ibukota,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/7).
Rany juga menjelaskan, agar Jakarta dapat terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi dan bisnis seperti kota lainnya yang melepas status Ibu Kota harus banyak bebenah. Antara lain, pembenahan kebijakan dan banyak hal lain yang harus ditunjang dari sisi fasilitas. Namun demikian, ia optimistis Jakarta akan mampu mencapai semua syarat tersebut.
“Mudah-mudahan kedepan walaupun bukan jadi Ibu Kota, tapi tetap punya daya tarik dan seksi untuk orang-orang yang punya bisnis,” terangnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan, agar Jakarta bisa tetap menjadi pusat bisnis, maka sejumlah pelayanan harus diperbaiki agar para investor betah untuk berinvestasi di Jakarta.
“Mempertahankan sebagai pusat logistik nasional, jangan sampai kewenangan eksportnya dikurangi. pelabuhan Tanjung Priok juga harus diperbaiki, pusat pelayanan jasanya harus ditingkatkan,” tuturnya.
Selain itu, Tauhid juga mengingatkan agar Pemprov dan DPRD berkolaborasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana sejumlah fasilitas umum.
“Agar orang tetap mau tinggal dan datang ke Jakarta, fasilitas kesehatan, pendidikan harus bertaraf internasional. Standar internasional, sehingga kita bisa menarik orang-orang dari daerah lain. Bisa memberikan fasilitas terbaik,” tandasnya. (DDJP/gie)