Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI tak tergiur tawaran pinjaman dana dari rentenir.
Permintaan itu disampaikan setelah ia mendapat informasi bahwa terdapat oknum ASN yang membujuk PJLP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) untuk meminjam sejumlah uang kepada orang yang tak memiliki legalitas.
“Rata-rata PJLP. Saya berharap tidak ada lagi kawan-kawan kita atau anak-anak yang ngutang ke rentenir karena bunganya luar biasa,” ujar Ida di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7).
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan dan menindak tegas para pelaku. Baik yang meminjamkan uang ataupun yang menawarkan pinjaman dengan iming-iming tanpa syarat.
Meskipun tanpa syarat, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik para korban ditahan sebagai jaminan. Akibatnya, banyak PJLP yang terjerat utang dan tak bisa mendapatkan gaji penuh setiap bulan.
“Jadi, ada anak-baru PJLP didekati. Kemudian diimingi utang tanpa syarat sebesar Rp20 juta atau Rp30 juta. Nanti ATM-nya diambil, jadi setiap bulan itu dapat dari rentenir hanya dapat Rp2 juta sampai Rp3 juta tergantung utangnya berapa,” ungkap Ida.
Ia berharap, tak ada lagi kasus serupa di lingkungan Pemprov DKI. Sebab hal tersebut membuat korban tak tenang bekerja dan risiko terjerat bunga pinjaman yang tinggi.
“Ini kan memprihatinkan. Kita berusaha untuk menaikkan UMP agar PJLP ini hidup layak. Tapi kalau jatuhnya buat bayar rentenir kan sayang banget,” pungkas Ida. (DDJP/apn/gie)