Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan hidran di permukiman padat penduduk masih kurang alias belum merata.
Hal itu disampaikan usai rapat kerja pembahasan Ranperda P2APBD Tahun 2024 bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).
Menurut dia, hidran sangat dibutuhkan sebagai upaya menekan kasus kebakaran yang kerap terjadi di permukiman padat penduduk. Sebab, sulit dijangkau mobil pemadam.
“Gak semua hidran tersedia di beberapa titik yang berpotensi kebakaran. Ini harus jadi prioritas,” ujar Mujiyono, Rabu (18/6).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP)
Pada beberapa kasus kebakaran, personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) kesulitan menjangkau titik api dikarenakan sulitnya akses.
“Penanganannya juga jauh lebih susah,” tandas politisi Partai Demokrat itu.
Menurut dia, mobil besar dengan kapasitas air 4.000 liter sulit masuk ke permukiman padat penduduk.
“Itu harus ada peralatan yang bisa masuk ke rumah penduduk gang kecil,” ucap Mujiyono.
Selain itu, respons time atau waktu tanggap darurat juga dinilai belum maksimal.
Karena itu, Dinas Gulkarmat diharapkan bisa lebih cepat datang apabila terdapat kasus kebakran.
“Respons time menjadi indikator keberhasilan dalam penanggulangan bencana kebakaran,” imbuh Mujiyono.
Banyak faktor yang mempengaruhi respons time. “SDM, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat yang tak kalah penting,” tambah dia.
Ia juga mengimbau warga, khususnya di permukiman padat penduduk agar lebih sadar akan bahaya kebakaran.
Dengan begitu, memudahkan mitigasi ataupun pencegahan. Seperti penggunaan instalasi listrik yang tidak standar berpotensi menjadi penyebab kebakaran.
“Banyak hal yang bisa ditelaah, salah satunya instalasi yang tidak benar, kabel dan perangkat lain yang tidak standar,” pungkas Mujiyono. (gie/df)