Hasil Reses Pertama Tahun Anggaran 2024, Ini Isinya

March 20, 2024 5:21 pm

DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat Paripurna penyampian hasil reses pertama dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ranny Mauliani.

Dalam forum rapat paripurna, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Fikri Noor membacakan kompilasi hasil kegiatan reses pertama yang telah dilaksanakan 8 sampai dengan 31 Januari 2024.

“Anggota DPRD turun langsung menemui warga masyarakat dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat, serta untuk memonitor secara langsung implementasi peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif,” ujar Rany di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).

Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta dipimpin Wakil Ketua Rany Mauliani didampingi Wakil Ketua Khoirudin dan Wakil Ketua Misan Samsuri. (DDJP)

Ia mengatakan, ada beberapa hal spesifik yang harus segera ditangani pada Bidang Pemerintahan, Pertanahan, dan Ketertiban Umum. Salah satu contoh di Bidang Pemerintahan, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta mempermudah pelayanan pengurusan update data KTP dan menambah penyediaan Blanko e-KTP. “Karena warga sering mengeluhkan tidak adanya blanko e-KTP di kelurahan,” ungkap dia.

Sementara di Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, DPRD mendorong terciptanya bantuan untuk penambahan modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pengembangan usaha kuliner khas Jakarta.

“Program bantuan dapat diberikan terutama untuk Komunitas JAWARAPEA (Jaringan Warga Peduli Ciliwung -red) di Kelurahan Bale Kambang Kramat Jati. Bantuan distribusi produk pangan jenis sayuran kelompok petani pos kembar di Kelurahan Semanan Kalideres, dan bantuan Gerobak bagi pedagang di Kelurahan Kapuk Muara,” ungkap dia.

Kemudian di Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD meminta Pemprov DKI segera gencarkan program untuk menuntaskan permasalahan banjir di Jakarta.

Seperti melakukan pelebaran dan perbaikan saluran air atau drainase, normalisasi gorong-gorong, pengerukan lumpur di saluran air, pembuatan saluran air baru dan penutupan got. “Guna memastikan aliran air tetap lancar sehingga mengurangi risiko banjir saat musim hujan,” tutur dia.

Terakhir di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD meminta Pemprov memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses layanan sosial, terutama dalam proses pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Program Indonesia Pintar, Program Sembako atau Pangan Murah dan penambahan kuota layanan BPJS dan Pemberian Makanan Tambahan untuk lansia.

“Hal ini diyakini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan sebagai langkah konkret untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia. (DDJP/yla/gie)