Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) mencatatkan sejarah baru setelah digelarnya musyawarah nasional (Munas) di Hotel Borobudur Jakarta.
Di hari pertama, Rabu (18/12), Munas memutuskan Sekertaris DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi sebagai Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Yuliadi terpilih secara aklamasi. Ia menyampaikan bahwa terbentuknya ASDEPSI berangkat dari tujuan wadah diskusi demi pelayanan kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD di masing-masing Provinsi.
“Terbentuknya asosiasi ini untuk memperkuat posisi Sekwan dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada ketua dan seluruh anggota dewan,” kata Yuliadi.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga membacakan struktur ASDEPSI, yakni Wakil Ketua 1 Sekwan dari Jawa Tengah, Wakil Ketua 2 Sekwan dari Jambi, Wakil Ketua 3 Sekwan dari Kalimantan Barat, Wakil Ketua 4 Sekwan dari Sulawesi Selatan, Wakil Ketua 5 Sekwan dari Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Wakil Ketua 6 Sekwan dari Papua.
Sedangkan yang ditunjuk sebagai Sekretaris yaitu Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang, Bendahara 1 dari Sekretariat DPRD Jawa Barat, Bendahara 2 dari Sekretariat DPRD Batam.
Selanjutnya Satkorwil wilayah 1 yakni Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Satkorwil wilayah 2 yakni Sekretariat DPRD DIY, Satkorwil wilayah 3 yakni Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Satkorwil wilayah 4 yaitu Sekretariat DPRD Sulawesi Barat, Satkorwil 5 yaitu Sekretariat DPRD Bali, dan Satkorwil 6 yaitu Sekretariat DPRD Papua Barat.
“Susunan ini akan kita sampaikan lewat surat tertulis ke seluruh pimpinan DPRD sebagai bahan informasi,” terang Yuliadi.
Di hari yang sama, Munas memutuskan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebagai Ketua ADPSI periode 2019-2020. Pras sapaan karibnya menyatakan, melalui wadah ADPSI dirinya akan memperjuangkan berbagai bentuk aspirasi legislator dari 34 provinsi.
“Melalui organisasi ini saya akan berjuang untuk teman-teman DPRD di Indonesia. Nantinya keberhasilan ini juga bukan semata-mata untuk kami, tapi juga untuk teman-teman dewan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sejatinya Pras diusulkan menjadi Ketua ADPSI sejak periode 2014-2019. Namun karena satu dan lain hal, Pras urung mengambil jabatan tersebut. Salah satunya disebabkan karena kesibukannya yang juga berstatus Ketua Tim Pemenangan kampanye Pemilu Serentak di Jakarta.
“Lalu banyak sekali permasalahan di Jakarta, apalagi di masa perpindahan dari Gubernur lama ke Gubernur baru. Makanya saya serahkan (Ketua ADPSI) kepada sahabat saya Pak Asep Ketua DPRD Provinsi Banten,” ungkapnya.
Dalam Munas lanjutan keesokan harinya, Kamis (19/12), Pras menyatakan akan memperjuangkan aspirasi anggota dan pimpinan DPRD dari 34 Provinsi ke Pemerintah Pusat. Salah satu implementasinya ia akan banyak membuat ruang diskusi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, ia berharap berbagai macam kendala dan kesulitan yang dihadapi para pimpinan DPRD se-Indonesia dapat terfasilitasi.
“Karena mungkin Presiden sendiri tidak tahu secara langsung persoalan di Nusa Tenggara Barat, mungkin Presiden juga tidak tahu masalah di Papua Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan itu kita harus sampaikan dimana kita sebagai anggota dewan, kita sebagai ketua dewan ini juga punya permasalahan tersendiri,” ungkapnya.
Dalam forum Munas ADPSI periode 2019-2024 kali ini juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang telah ditetapkan bersama para 34 orang yang terdiri dari pengurus dan Ketua DPRD sebagai Anggota ADPSI. Salah satunya, penetapan Rapat Kerja lanjutan ADPSI yang akan digelar Februari 2020 di DKI Jakarta, Rapat Satkorwil di masing-masing wilayah di bulan Maret 2020, selanjutnya hasil tersebut akan dibawa dan diulas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang akan digelar di Kalimantan Timur pada Juli 2020.
Kemudian, rekomendasi rakernas yang telah dihasilkan akan dikompilasi untuk ditindaklanjuti Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua ADPSI terpilih periode 2020-2024 Prasetio Edi Marsudi secara vertikal. Termasuk, menyediakan kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi secara langsung bersama Presiden RI Joko Widodo untuk menyerap aspirasi yang datang dari pimpinan dan anggota ADPSI di 34 Provinsi seluruh Indonesia. (DDJP/TIM)