Jajaran Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meninjau langsung lanskap proyeksi pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 1B rute Velodrome-Manggarai di kantor PT LRT Jakarta, Rabu (2/8).
Mengingat banyaknya irisan jalur dengan pemukiman warga, komisi bidang perekonomian itu mengingatkan potensi kendala pembebasan lahan, yang bukan tidak mungkin bakal menyisakan masalah di kemudian hari.
“Ada beberapa titik terutama di area sempit itukan berpotensi beririsaan dengan lahan-lahan milik warga. Sudah sejauh mana antisipasi untuk pembebasan lahan? karena jangan sampai (rencana) ini sudah matang dan harus melakukan pembebasan lahan tapi ternyata belum sepakat (dengan warga pemilik lahan),” ujar Ismail, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dewanto menegaskan Pemprov DKI harus matang dan serius membangun LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ini, sehingga tidak mengkrak ataupun terhenti ditengah jalan.
“Oleh karena itu saya berpandangan proyek transportasi itu no regret, nggak ada penyesalan. Tapi harus firm (jelas), jangan nanti fase 1B ini sampai Manggarai lalu it end (berhenti). Oleh karena itu kami minta kepada pak Gubernur bahwa koneksi sampai Dukuh Atas itu juga menjadi penting,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Utama PT Jakarta Peopertindo (JakPro) Iwan Takwin mengaku pihaknya telah melakukan studi teknis terkait rencana pembangunan LRT Fase 1B dan memastikan tidak ada tiang pancang yang bersinggungan dengan lahan milik pribadi warga ataupun swasta.
“Terkait dengan teknisnya, posisi stationnya kemudian jalurnya atau trasenya dari awal memang pada saat kami melakukan basic desain itu sudah kami lakukan kajian titik-titik entrinya dimana, tangganya, eskalatorya dimana itu sudah kami kaji untuk menghindari persinggungan dengan privat lahan atau lahan swasta itu juga sudah kami verifikasi,” tandasnya.
Iwan juga menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada warga yang bertempat tinggal disekitar jalur LRT Fase 1B untuk memastikan tidak ada penolakan terhadap pembangunan transportasi kereta cepat ini. (DDJP/bad)