Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan sejumlah infrastruktur penunjang banjir rob di kawasan Jakarta Utara bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jumat (10/1).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik bersama sejumlah anggota, yaitu Hasan Basri Umar, Neneng Hasanah, S. Andyka, serta Oman Rohman Rakinda. Dalam kesempatan itu, Taufik mengakui pihaknya ingin memastikan penanggulangan banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta dapat diantisipasi sejak dini.
“Karena itu kita ingin melihat rob itu masuknya dari mana, dan ternyata tanggul (NCICD) itu ada yang bocor-bocor itu punya kita (Pemprov DKI) jadi saya kira itu musti diselesaikan,” katanya di lokasi tanggul NCICD Muara Angke Jakarta Utara.
Taufik menilai bahwa Pemprov DKI tidak bisa berjalan sendirian dalam menuntaskan pembangunan fisik National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Kamal Muara yang sejauh ini baru dibangun sepanjang 4,5 Kilometer. Termasuk, penyelesaian persoalan runtuhnya tanggul di salah satu titik NCICD Kamal Muara beberapa waktu yang lalu. Meskipun, runtuhnya titik tanggul adalah bagian dari tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sector pemerintah pusat ataupun BUMN sektor lainnya.
“Saya kira kedepan harus ditangani serius antara PUPR, Pelindo dan Pemprov DKI. Karena ada rongga (ruang) juga yang tidak bertuan, siapa yang bertanggung jawab antara tanggul PUPR dengan DKI yang kira-kira ada 100 meter itu adalah areal kosong,” terang Mohamad Taufik.
Dengan demikian, Taufik memastikan Komisi D bidang pembangunan akan segera mengundang pihak-pihak yang bersinggungan dengan pembangunan NCICD Kamal Muara Jakarta Utara dalam waktu dekat. Tujuannya, agar persoalan banjir rob dapat terselesaikan secara komprehensif berdasarkan beragam pandangan dan masukan yang membangun.
“Semua musti diundang dan musti duduk bareng, karena kalau ingin menambah tanggul (NCICD) ini ada lahan orang, kemudian kalau ke laut pasti terganggu. Kita akan undang segera karena rob itu kan bisa setahun tiga kali,” ungkap Taufik.
Selanjutnya, ketika melakukan monitoring lapangan menuju Pompa Muara Angke Aliran Sungai Tengah Jakarta Utara, Taufik bersama para anggota legislator menilai bahwa seluruh unit kerja Dinas SDA perlu memastikan pompa stasioner dapat bekerja secara optimal. Terlebih, salah satu pompa itu merupakan satu dari sejumlah kunci perputaran air yang nantinya akan diteruskan menuju laut.
“Ini kan ujung pembuangan, ini yang tembus ke laut, ujung pembuangan dari Manggarai kesini. Kalau disini dangkal dan bermasalah, maka air yang seharusnya ke laut jadi tersendat, kalau mau beresin secara keseluruhan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Juaini Yusuf menerangkan pihaknya bersyukur segala macam masukan telah disampaikan secara terbuka oleh para anggota legislator yang berkunjung ke NCICD Kamal Muara dan Pompa Air Muara Angke.
“Tentunya banyak saran-saran dan masukan yang memang harus kita laksanakan di lokasi yang tanggul roboh ini. Nanti sesuai tupoksi kita, apabila ada kerjaan yang menjadi tanggung jawab SDA tentunya kita harus laksanakan,” terangnya.
Meski demikian, Juaini memastikan pihaknya telah mengantisipasi sejak dini dalam menghadapi potensi banjir rob di Kawasan pesisir Jakarta Utara. Salah satunya, dengan optimalisasi terhadap pemanfaatan pompa mobile hingga kawasan pemukiman.
“Semua satgas yang ada di wilayah Jakarta Utara, kita sudah siapkan di beberapa tempat, ada 8 lokasi yang sudah kita siagakan. Seandainya masih kurang, kita back up dari wilayah-wilayah lain,” tandas Juaini. (DDJP/alw/oki)