DPRD DKI Jakarta mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk gencar memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pendidikan politik berperan penting dalam membangun masyarakat yang demokratis. Terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.
Sebab, generasi muda dapat memahami banyak hal dengan pendidikan politik. Mulai dari struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Selain itu, menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
“Pendidikan politik perlu dilakukan kepada masyarakat Jakarta,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Melalui pendidikan politik, nilai Khoirudin, menjadi upaya KPUD Jakarta untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sebab, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen. Angka itu menurun dibanding saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Tentu dengan melibatkan banyak pihak dan kita sebagai mitranya KPUD,” kata Khoirudin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, KPUD Jakarta harus mengevaluasi faktor penurunan indeks demokrasi dan partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.
Ia khawatir, penurunan partisipasi pemilih di Pilkada berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP)
“Turunnya indeks demokrasi kita di Pilkada yang kedua tentang partisipasi pemilih,” kata dia.
Namun, Wibi mengapresiasi upaya KPUD Jakarta mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta (Pilgub Jakarta 2024) yang berlangsung lancar dan tanpa sengketa.
“Kami mengapresiasi kinerja rekan-rekan yang telah bekerja keras dalam hal mensukseskan pilkada Jakarta,” kata dia. (yla/df)