Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menegaskan, pemekaran, penggabungan, atau penghapusan wilayah memiliki implikasi fiskal besar.
Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan turunnya belanja modal membuat penataan wilayah harus perhitungan secara cermat.
“Keputusan penataan tidak boleh menambah beban fiskal tanpa memberi manfaat langsung bagi layanan publik,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB Sutikno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/11).
PKB juga menekankan, landasan data objektif sangat penting. Mulai dari jumlah penduduk, karakter permukiman, hingga konektivitas transportasi.
Sutikno menyatakan, perubahan batas wilayah harus mengutamakan pemerataan akses layanan dan beban kerja aparatur.
“Dengan dinamika penduduk Jakarta yang cepat, perubahan batas wilayah wajib berbasis data objektif dan kebutuhan warga,” tegas Sutikno.
Selain aspek teknis, Sutikno menyoroti legitimasi sosial dalam setiap proses penataan. Sekaligus mendorong pemerintah memastikan konsultasi publik yang bermakna dan kajian risiko sosial yang komprehensif.
“Perubahan batas menyangkut identitas sosial dan akses layanan warga, sehingga partisipasi publik menjadi syarat mutlak,” terang dia.
Di akhir pandangannya, Sutikno menyatakan siap melanjutkan pembahasan Ranperda bersama eksekutif. Fraksi PKB berharap regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperbaiki tata kelola layanan publik di Jakarta.
“PKB menyetujui pembahasan lanjutan agar Ranperda ini menjadi dasar penataan wilayah yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan,” tukas Sutikno.
Gubernur Pramono Anung melalui Wakil Gubernur Rano Karno menanggapi sorotan PKB mengenai risiko fiskal.
Pemprov memastikan bahwa setiap penataan wilayah akan memperhitungkan kemampuan anggaran daerah, termasuk batas rasio belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Pemprov memastikan kemampuan fiskal terpenuhi dalam penyediaan seluruh kebutuhan penataan wilayah,” papar Rano Karno. (all/df)
