Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti program pengendalian banjir yang masih belum maksimal.
Padahal Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,93 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,48 triliun.
Demikian diungkapkan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna terkait Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (29/7).
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. (dok.DDJP)
“Pengamatan Fraksi Partai Golkar, pada awal tahun 2024 masih ada 13 RT yang terdampak banjir. Yaitu, 2 RT di Jakarta Barat, 9 RT di Jakarta Selatan, dan 2 RT di Jakarta Timur, serta 8 ruas jalan yang tergenang banjir,” ujar Dimaz.
Selain itu, sambung Dimaz, pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditargetkan selesai pada tahun 2028, namun progress pengerjaan baru mencapai 5,9 persen.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar tersebut, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikannya tepat waktu.
“Eksekutif terus berupaya agar pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Heru. (DDJP/apn/bad/df)