Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Saria Sinaga menyampaikan, forum tersebut membahas arah program dan kegiatan lima tahunan.
Termasuk proyeksi anggaran, indikator pelaksanaan, serta langkah strategis kelembagaan.
“Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan di setiap perangkat daerah selama lima tahun, termasuk program strategis dan pagu indikatifnya,” ujar Saria usai Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di Ruang Sekretariat Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/5).
Saria menjelaskan, salah satu poin pembahasan penting dalam forum ini adalah penyesuaian pagu anggaran.
Sekretariat DPRD semula mengajukan pagu sekitar Rp1 triliun dengan proyeksi kenaikan sebesar 10 persen.
Namun, setelah melalui evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dilakukan koreksi.
Pengoreksian itu seiring adanya alokasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
“Pagunya mengalami koreksi cukup signifikan, turun sekitar Rp.300 sampai Rp.400 miliar dari pengajuan awal. Namun, kami tetap memastikan program-program utama tetap berjalan,” jelas Saria.
Kendati anggaran berkurang, ungkap Saria, Sekretariat DPRD tetap menjalankan fungsi utama. Yakni memfasilitasi kegiatan kelembagaan dan mendukung kerja anggota dewan.
“Anggaran itu bagian dari input untuk menghasilkan output. Pengurangan pasti berdampak, tetapi kami akan mengupayakan berbagai skema creative financing agar target-target kerja tetap bisa dicapai,” tandas dia.
Forum ini diharapkan menjadi sarana koordinasi yang efektif untuk menyelaraskan arah kebijakan kelembagaan Sekretariat DPRD dengan prioritas pembangunan daerah.
Termasuk juga memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (red)