Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi B, Selasa (1/7).
Agenda utama pertemuan itu yakni evaluasi serapan atau realisasi anggaran hingga Mei 2025.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menekankan, forum tersebut penting sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
Karena itu, Nova meminta masing-masing BUMD menyampaikan laporan kinerja dan realisasi anggaran secara rinci.
“Kita sudah masuk RKA 2025. Itu penting karena kita akan melihat realisasinya seperti apa. Saya perlu tahu laporan masing-masing BUMD terkait RKA,” terang Nova.
Hal senada diungkapkan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati.
Ia menyampaikan, momentum tersebut menjadi krusial untuk menyelaraskan prioritas dan usulan kegiatan BUMD jelang pembahasan Anggaran Perubahan 2025.
“Itu adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Hari Jumat kita akan Badan Anggaran, lalu Senin, Selasa, Rabu minggu depan sudah pembahasan di komisi untuk kegiatan perubahan 2025,” jelas Eli, sapaan Suharini.
Menurut dia, kehadiran BUMD dalam rapat tersebut untuk menyampaikan paparan singkat terkait pelaksanaan kegiatan hingga batas waktu (cut off) pada Mei 2025.
“Harapannya, pada saat usulan kegiatan pergeseran minggu depan, kita sudah merucut kegiatan-kegiatan apa saja yang ditebalkan atau yang mendapatkan perhatian,” sambung Eli.
Ia menambahkan, alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2025 sejauh ini baru diberikan kepada dua BUMD, yakni PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo.
Sebanyak 22 BUMD dan anak perusahaan tercatat hadir dalam rapat tersebut. Antara lain, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Bank DKI, PT JiExpo, dan lainnya. (all/df)