Legislator mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengevaluasi program pangan bersubdisi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, evaluasi tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan bersubsidi yang selama ini terjadi.
Ia mengaku persoalan pangan bersubsidi menjadi salah satu aduan yang banyak diterimanya saat kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 10 yang meliputi Kecamatan Palmerah, Grogol, Petamburan, Kembangan, Kebon Jeruk, dan Taman Sari.
Di antaranya terkait jumlah kuota yang terbatas sehingga banyak penerima manfaat tidak mendapatkannya dan banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem digital.
Akibatnya masyarakat tidak dapat mengisi link antrean untuk mendapatkan pangan bersubsidi tersebut.
“Waktu kami reses itu yang dikeluhkan warga jadi ketika mereka mendaftar melalui online antre lima menit ternyata sudah habis ini yang harus dievaluasi,” ujar Jupiter di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Selain itu, Jupiter mendorong Dinas KPKP DKI Jakarta menggelar operasi pasar bersama Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai upaya antisipasi kenaikan harga pangan jelang periode bulan Ramadan.
Operasi pasar juga sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan pokok yang mencukupi jelang Ramadan.
“Operasi pasar ini untuk mengoptimalisasi kan sekaligus mengontrol harga agar tidak ada lonjakan yang lebih tinggi pada saat menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata Jupiter.
Ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku penimbun pangan, khususnya saat menjelang datangnya bulan Ramadan. “Sehingga lebih terukur,” pungkas Jupiter. (yla/df)