Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta bekerja sama dengan ahli teknik informatika untuk mengevaluasi Aplikasi Antrean Pangan Bersubsidi.
Evaluasi dimaksud di antaranya peningkatan kapasitas server, memperbaiki antarmuka pengguna, dan memastikan sistem distribusi nomor antrean yang adil.
Selain itu, mencakup sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo.(dok.DDJP)
Pasalnya, kata Rio, banyak keluhan dari masyarakat yang sulit mendapat nomor antrean online pangan bersubsidi.
Melalui evaluasi, distribusi nomor antrean akan lebih merata dan transparan.
“Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi B, saya sangat memahami keluhan masyarakat,” ujar Rio, jumat (7/3).
Selain perbaikan teknis, sambung politisi PDI Perjuangan itu, perlu gencar sosialisasi cara penggunaan aplikasi melalui media sosial, dan pusat layanan masyarakat.
Termasuk, kerja sama dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Hal bertujuan agar masyarakat mengetahui informasi pangan bersubsidi.
Dengan demikian, masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut.
“Terutama yang kurang familiar dengan teknologi, dapat mengakses layanan ini dengan mudah,” kata dia.
Ia menilai, Program Pangan Bersubsidi punya peran krusial dalam menstabilkan harga pangan, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.
Terlebih untuk penyediaan kebutuhan pokok. Seperti beras, minyak, dan gula dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bahkan, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali serta mengantisipasi kelangkaan subsidi pangan pada momentum Ramadan dan Idulfitri.
“Dengan adanya pangan bersubsidi, tekanan pada harga pasar konvensional dapat dikurangi,” tukas dia. (yla/df)