Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2024, Kamis (10/4).
Rapat kerja tersebut berlangsung dalam dua sesi. Pada pagi hari, membahas laporan dari tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sesi siang dilanjutkan dengan pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Kesehatan, serta jajaran rumah sakit umum daerah (RSUD).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar laporan kinerja. “Ini juga menyampaikan apa yang terjadi di 2024 berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujar Agustina.
Menurut dia, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk dijadikan bahan evaluasi. DPRD pun akan menggunakannya sebagai dasar pembahasan lanjutan. “Ini menjadi landasan untuk APBD Perubahan dan APBD 2026,” terang politisi PDI Perjuangan itu.
Legislator dari Dapil 2 Jakarta Utara itu menyebut, sebagian besar catatan yang muncul dalam rapat kerja tersebut berkaitan dengan pelayanan publik.
Mulai dari akses hingga kecepatan dan keramahan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan. “Peningkatan pelayanan menjadi catatan paling banyak,” kata perempuan yang akrab disapa Tina tersebut.
Di sektor kesehatan, lanjut dia, masih ada layanan yang belum maksimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal serupa juga terjadi di sektor sosial serta kepemudaan dan olahraga.
“Programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal sepanjang 2024,” ungkap legislator kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1993 itu.
Ia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat ditingkatkan demi memastikan hasil evaluasi LKPJ bisa diikuti dengan perbaikan nyata.
“Setelah menerima laporan, harus ada perbaikan konkret,” tegas dia.
Tina juga mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti sebagai formalitas administratif.
Menurut dia, tujuan akhirnya adalah memastikan anggaran dimanfaatkan secara efisien dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan cuma textbook, pelayanan publik harus membaik, anggaran harus digunakan seefisien mungkin, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Jakarta,” pungkas dia. (all/df)