Bencana kebakaran masih menjadi ancaman bagi masyarakat ibukota. Kondisi demikian tentunya harus disikapi secara serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemanfaatan teknologi dinilai kalangan legislator, bisa menjadi bagian untuk mengefektifkan sosialisasi dan edukasi.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Muhammad Hasan Abdillah mendorong Pemperov DKI Jakarta agar memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran.
Ia mendorong Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) meluncurkan video edukasi terkait penanggulangan bencana kebakaran.
Tujuannya, sambung Hasan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah kebakaran. Bahkan, bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Muhammad Hasan Abdillah. (dok.DDJP)
“Terobosan. Nanti, edukasi cukup dalam bentuk video singkat tapi betul-betul tersampaikan ke seluruh nomor (seluler-Red) di Jakarta dengan ads,” ujar Hasan saat dihubungi, Jumat (18/10).
Sosialisasi dan edukasi, kata Hasan, sangat penting karena berisi materi tentang cara mengatasi bahaya kebakaran.
Seperti cara mengatasi kebakaran akibat kebocoran atau masalah dengan tabung Gas Elpiji. Efek edukasi, masyarakat siap menghadapi potensi bencana kebakaran dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat.
Dengan demikian, masyarakat bisa meminimalisasi korban Ketika terjadi kebakaran. “Sudah pasti diperlukan terkait edukasi gas 3 kilo yang lebih riskan,” kata Hasan.
Menurut dia, Dinas Gulkarmat harus menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap Rukun Tetangga (RT) untuk antisipasi kebakaran.
Selain itu, memperbanyak hidran mandiri. Khususnya di lokasi padat penduduk rawan kebakaran. Termasuk lokasi yang sulit akses masuk kendaraan pemadam.
“Kita pernah komisi A dengan Gulkarmat punya program alat pemadam kebakaran tersedia di setiap RT, lima tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti,” tutur Hasan.
Ia menambahhkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Dinas Gulkarmat harus bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pengecekan instalasi listrik, khususnya pada kawasan padat hunian menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Sebab, korsleting listrik atau akibat arus pendek sering terjadi.
“Mengecek instalasinya apakah standarnya sudah SNI belum karena pemantik awalnya korsleting listrik,” tegas Hasan. (yla/df)