Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung penambahan anggaran program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dalam Rancangan APBD tahun 2023. Sebagai kompensasinya, DPRD berharap program itu tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan perbaikan protein anak.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, program Gemarikan sangat dibutuhkan di saat pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Karena itu, ia mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) gencar melaksanakan sosialisasi.
“Kami dukung anggarannya ditambah, kuotanya ditambah. Sehingga semakin menjangkau warga miskin di DKI Jakarta. Dan hasilnya semakin maksimal,” ujarnya saat pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/11).
Agar program ini lebih tepat sasaran, Wa Ode meminta Dinas KPKP DKI Jakarta untuk melakukan survei dan pendataan terhadap anak-anak yang berada di usia sekolah. Pihaknya ingin, gerakan makan ikan gratis ini dapat dirasakan anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Tentu pendataan harus jelas betul. Saya khawatir, anak yang harusnya dapat malah tidak dapat. Jadi perhatikan untuk didistribusikan ke bawah, masyarakat menengah ke bawah,” kata Wa Ode.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B Ichwanul Muslimin menyoroti kurangnya sosialisasi program-program yang dilakukan Dinas KPKP, termasuk program Gemarikan. Ia melihat masih banyak sekolah yang belum berpartisipasi dalam program tersebut.Padahal, lanjutnya jika informasi tersebut sampai ke pihak sekolah, maka mereka bisa mengajukan program Gemarikan.
“Menurut kami, sampai sekarang Gemarikan masih kurang informasinya. Minim informasi. Jadi tidak semua warga menerima atau mengetahui informasi tersebut,” terang Ichwanul.
Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengapresiasi dukungan Komisi B menambahkan anggaran dan kuota program Gemarikan. Awalnya, anggaran yang diajukan sebesar Rp1,2 miliar untuk 3.500 peserta. Kemudian, anggaran tersebut ditambah menjadi Rp2,25 miliar untuk 5.600 peserta.
Ia merinci, alokasi anggaran program tersebut diberikan sebesar Rp373 juta untuk Jakarta Pusat. Lalu, Jakarta Utara sebesar Rp491 juta, Jakarta Barat sebanyak Rp397 juta, Jakarta Selatan sebesar Rp410 juta, Jakarta Timur sebesar Rp 374 juta dan Kepulauan Seribu senilai Rp206 juta.
“Kami mendapat dukungan dari anggota dewan untuk menambahkan kurang lebih masing-masing wilayah sekitar 1.000 peserta. Kecuali Kepulauan Seribu ditambah sekitar 600 peserta,” kata Eliawati yang akrab disapa Elly.
Agar program ini tepat sasaran, Elly menegaskan pihaknya menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk melakukan pendataan peserta didik di sekolah-sekolah yang layak menerima program tersebut.
“Kita minta data ke Disdik. Kita sebenarnya menyasar anak di sekolah-sekolah kumuh miskin, makanya kita kerjasama dengan Disdik,” ucap Elly.
Ia pun mengakui saat ini pihaknya masih kurang gencar menyosialisasikan program makan ikan gratis. Ia pun berjanji akan mengoptimalkan seluruh media sosial milik Dinas KPKP dan membuka peluang sekolah-sekolah untuk mengajukan program ini.
“Sebenarnya kalau untuk kurangnya publikasi, memang iya. Karena memang, kami hanya punya medsos IG, FB, Twitter,” jelas Elly.
Elly mengimbau sekolah yang ingin menggelar program Gemarikan bisa langsung mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan atau Suku Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing. Bila disetujui, Dinas KPKP akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menggelar program Gemarikan di sekolah tersebut.
“Makanya silahkan saja mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan atau Sudin wilayah terkait, selanjutnya jika disetujui, kami akan bersurat juga ke Disdik untuk segera menggelar program tersebut,” ungkap Elly. (DDJP/gie)