Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta menilai sistem pendidikan di Ibu Kota belum optimal mengakomodir kebutuhan siswa. Masih banyak siswa yang tidak punya kesempatan di sekolah negeri karena seleksi sistem saat ini terlunta-lunta.
Ketua Pansus Pendidikan DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, atas persoalan tersebut pihaknya akan berupaya untuk menambah kuota sekolah swasta gratis. Sebab tingkat putus sekolah akibat ketidakmampuan siswa untuk mengenyam pendidikan di swasta harus diminimalisir.
“Mungkin itu akan jadi rekomendasi kami untuk nanti menyempurnakan Raperda Pendidikan, karena di Raperda itu pasti belum terpikir adanya kolaborasi. Sebab ini sistem terbaru yang dibuat oleh pak Gubernur,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8).
Merry meyakini dengan ditingkatkannya kuota program ini, maka banyak warga Jakarta yang kurang mampu bisa mendapat pendidikan yang bermutu dan menyelesaikan masalah zonasi yang selama ini menimbulkan kericuhan akibat banyaknya anak yang tidak tertampung di sekolah negri.
“Jumlahnya (kuotanya) masih sedikit. Kita mau evaluasi dulu dua tahun ini, kalau di evaluasi baik, jumlahnya harus kita perbanyak,” tandasnya.
Dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0012 tahun 2022 tentang pelaksanaan PPDB bersama menjelaskan bahwa anak yang diterima di sekolah swasta melalui jalur afirmasi akan dibiayai seluruhnya selama tiga tahun.
Adapun pada tahun 2022, baru ada 108 SMA swasta dengan kuota 3.500 kursi dan 152 SMK swasta dengan 3.409 kursi yang tersedia untuk calon peserta didik baru (CPDB). (DDJP/gie)