Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum tertampung di rumah susun.
Padahal mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di kolong tol, warga korban penggusuran, warga yang tinggal di rumah yang sangat tak layak huni hingga tinggal di kawasan pemukiman kumuh.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku banyak warga yang mengadukan kesulitan mendapatkan unit rusun karena berbagai alasan. Meski berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), masih ada 5.000 unit lebih Rusun yang kosong.
“Seperti (warga) di Kapuk Muara, mereka tinggal di lahan bukan milik mereka, itu kan dibawah rumah itu sampah dan memang sangat tidak layak. Lalu di beberapa kolong tol kita, itu banyak sekali penghuni ber-KTP DKI Jakarta,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menambahkan, selain hunian warga di kolong tol, ada banyak lingkungan hunian warga yang lingkungannya tidak sehat bagi anak-anak. Bahkan, masih ada 445 RW kumuh di Jakarta yang hingga kini masih jadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta.
“Banyak hunian, lingkungan yang tidak sesuai dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak seperti di kolong tol itu. Jadi saya kira kita harus menyediakan hunian-hunian yang lebih terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah,” terangnya.
Di lokasi yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum berjanji akan menindaklanjuti sorotan Ketua Komisi D DPRD DKI itu.
“Terkait dengan sarannya untuk warga yang tinggal di kolong tol, bukan hanya di kolong tol Angke, tapi juga ada di kolong tol Penjaringan, dan sebagainya nanti akan kami koordinasikan dengan Wali Kota untuk di data,” tandasnya. (DDJP/bad)