Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DDPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengemukakan, DPRD siap bersinergi dengan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Terlebih berkaitan dengan revisi naskah akademik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 terkait Program Sekolah Swasta Gratis. Program tersebut ditargetkan mulai terealisasi pada Juli 2025.
“Berdasarkan laporan teranyar, naskah tersebut tengah dibahas Dinas Pendidikan Jakarta dengan tim Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,” ujar Jhonny, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DDPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengemukakan, naskah akademik Preda Nomor 8 Tahun 2006 akan diserahkan kepada DPRD, setelah Pramono Anung-Rano Karno dilantik akhir Februari 2025.
“Kami memastikan, siap bersinergi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menampung revisi tersebut,” tandas Jhonny.
Karena itu, ia berharap masyarakat Jakarta tak khawatir. Revisi Perda tersebut sudah masuk daftar prioritas. “Gubernur terpilih juga mendukung program tersebut,” ungkap Jhonny.
Bahkan untuk memperkuat revisi Perda, sambung dia, DPRD sudah belajar dari Pemprov Jawa Tengah terkait percepatan penyusunan Perda. Dalam satu termin, DPRD DKI Jakarta bisa membahas lima Perda sekaligus.
“ Caranya, melalui pembentukan panitia khusus (Pansus),” imbuh dia.
Sebenarnya, tambah Jhonny, fungsi legislasi bukan hanya Bapemperda. Pihaknya sekadar motor penggerak. Seperti revisi Perda tentang Pendidikan, pihaknya membentuk Pansus.
“Maka, Komisi E termasuk akan ikut membahasnya. Jadi, kami bisa bahas langsung lima Perda,” tukas dia. (stw/df)