Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) untuk program hunian DP 0 rupiah yang diusulkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Sarana Jaya mengusulkan anggaran sebesar Rp800 miliar, dengan rincian pengadaan tanah untuk hunian DP 0 Rupiah sebesar Rp550 miliar serta pembelian tanah dan bangunan di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat sebesar Rp250 miliar.
Wakil Ketua Banggar Triwisaksana menjelaskan, persetujuan tersebut diberikan sebagai bukti dukungan DPRD pada program perluasan lokasi hunian DP 0 rupiah bagi warga yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Anggaran Rp800 miliar yang diusulkan Sarana Jaya di APBD Perubahan 2019 untuk pengadaan lahan DP 0 Rupiah. Itu termasuk yang disetujui oleh Komisi B dan Komisi C dan Badan Anggaran. Jadi rasanya DPRD mendorong DP 0 lebih luas,” ujarnya, Rabu (14/8).
Sani panggilan akrab Triwisaksana berharap agar alokasi penyesuaian PMD dapat dipergunakan dengan optimal dan tepat sasaran oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai operator penyedia hunian DP 0 Rupiah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Tidak ada masyarakat yang tidak berpunya justru memiliki rumah DP 0. Justru pemprov mendorong agar masyarakat bawah memiliki rumah, jangan sampai beralih ke masyarakat yang menengah ke atas,” ungkap Sani.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membacakan usulan PMD yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rapat KUPA-PPAS 2019 Senin (12/8). Salah satunya, BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya adalah PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 Rupiah.
Persetujuan usulan penyesuaian PMD tersebut meningkatkan porsi alokasi PMD dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD DKI 2019 yang sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun menjadi Rp2,6 triliun. (DDJP/alw/oki)