Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyesalkan masih ada anak putus sekolah di Ibukota Jakarta.
Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang sangat fokus dalam bidang pendidikan. Terlihat dari porsi anggaran mencapai 25,20 persen dari total APBD 2025.
“Paling miris di dalam hati kami, masih ada namanya putus sekolah di Jakarta,” ujar Lukmanul, Rabu (30/7).
Apalagi, beberapa anak putus sekolah dengan alasan tak punya biaya. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. (dok.DDJP)
“Saya tanya, kenapa anak ibu enggak sekolah? Katanya tidak ada biaya. Rasa sangat miris,” kata Lukmanul.
Ia meminta Pemprov DKI lebih peduli dan memperhatikan anak-anak tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak.
“Ayo, kita lihat saudara kita masih membutuhkan urunan pemerintah untuk fakir miskin dan anak-anak yang putus sekolah,” ucap Lukmanul.
Ke depan, harap dia, tak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Terlebih Jakarta di gadang-gadang bertransformasi menjadi kota global (global city).
“Jakarta menuju global city, harusnya eksekutif peduli hal begini. Kemiskinan, putus sekolah harus sudah enggak ada di Jakarta,” tutur Lukmanul.
Bantuan sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus juga diharapkan mampu menjadi program strategis.
Sebagai akses bagi warga Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai dengan tamat SMA atau SMK.
Tentunya dengan pembiayaan penuh dari APBD.
“Padahal penerima KJP sudah (sekitar) 707 ribu orang yang disubsidi. Tetapi hari ini masih saya dapat, putus sekolah,” sesal Lukmanul. (gie/df)