DPRD Segera Sinkronisasi Rancangan Perubahan APBD 2022

October 18, 2022 12:09 am

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta menyepakati penjadwalan penyelarasan atau sinkronisasi pergesaran sejumlah anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2022.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, sinkronisasi perubahan APBD 2022 ini akan diawali dengan rapat pimpinan gabungan yang digelar selama dua hari, yakni 18 dan 19 Oktober besok.

Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, selama dua hari pihaknya akan mendalami hasil konsolidasi yang telah dilakukan lima komisi bersama mitra kerjanya masing-masing pada pekan lalu, dengan harapan pergeseran anggaran bisa tepat sasaran, yakni kegiatan prioritas dapat terlaksana dipenghujung tahun 2022.

“Setiap pergeseran anggaran harus memenuhi kriteria darurat dan mendesak. Kami akan sisir kembali agar kegiatan prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bisa terlaksana,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10).

Selanjutnya tahap sinkronisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI dilaksanakan dalam rapat pimpinan gabungan pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2022. Sinkronisasi dilaksanakan sebagi pedoman Kepala Daerah dalam membuat payung hukum, mengingat Perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub).

Dalam rapat Bamus yang sama, Pras juga menyetujui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dilaksanakan serentak pada akhir tahun 2022 ini. Masing-masing yakni Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah dan Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Tjipinang Jaya.

Dimana tahap pertama akan dilakukan rapat Paripurna penyampaian penjelasan Penjabat Gubernur terhadap dua Raperda tersebut pada Kamis (27/10) dan dilanjutkan rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi pada Jumat (28/10). Barulah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda DPRD DKI bersama pihak terkait mulai Desember 2022 mendatang. (DDJP/apn)