Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta segera akan mendalami seluruh kegiatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, evaluasi akan dilaksanakan masing-masing Komisi di DPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja mulai besok, Selasa (28/7). Rekomendasi hasil evaluasi ditargetkan rampung pekan ini.
“Saya kira jawaban dari Gubernur cukup baik dan rasional, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan argumen yang kuat. Tetapi akan tetap kita perdalam jawaban itu di rapat Komisi pekan ini. Setelah itu baru kami adakan rapat Banggar, lalu rapat pimpinan gabungan, barulah Paripurna pengesahan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).
Suhaimi berharap seluruh anggota dewan dapat mengevaluasi program yang belum maksimal dijalankan pada tahun 2019 lalu dan memberikan motivasi serta saran agar SKPD dapat bekerja lebih optimal di tahun 2020 ini.
“Tadi sudah banyak pertanyaan dan penilaian dari fraksi-fraksi terutama tentang masalah banjir, formula E, sampah dan juga program kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Itu harus dikupas dalam rapat Komisi sampai tuntas agar tahun 2020 bisa jauh lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dalam pidato jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI yang dibacakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menjelaskan sejumlah hal yang telah dievaluasi, antara lain terkait program pengendalian banjir yang hanya terealisasi sebesar 63,76%.
Menurutnya hal tersebut disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan dan berupaya untuk tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiap-siagaan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin.
“Mengenai saran dalam pelaksanaan antisipasi banjir melalui penanganan normalisasi sungai, waduk, empang, kali, situ, sarana penampungan dan penyerapan air, Eksekutif telah melaksanakan peningkatan kapasitas kali yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, dan secara rutin melaksanakan pemeliharaan saluran,” tuturnya.
Selanjutnya terkait permintaan untuk menarik kembali Commitment Fee yang telah dibayarkan kepada Federation Internationale de l’Automobile (FIA), Riza Patria mengaku akan segera melakukan kajian untuk membedah perjanjian yang telah dilakukan.
“Eksekutif bersama dengan PT Jakarta Propertindo sedang melakukan kajian-kajian terkait dengan Host City Agreement yang sudah dilakukan antara Formula E Operations Limited dengan PT Jakarta Propertindo terkait kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, mengenai rendahnya realisasi kegiatan untuk program pengelolaan sampah yang hanya mencapai 63,9%, Ariza mengatakan hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja sehingga tidak terlaksananya pengadaan lahan untuk Intermediate Treatment Facility (ITF).
“Mengenai Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau ITF di Sunter yang belum terlaksana, dapat saya sampaikan bahwa Pembangunan ITF akan dilanjutkan melalui penugasan kepada PT Jakarta Propertindo. Sedangkan mengenai pengelolaan TPST Bantargebang, telah dilakukan optimalisasi melalui kegiatan landfill mining untuk meningkatkan lifetime TPST Bantargebang,” katanya.
Terakhir, menanggapi rendahnya realisasi anggaran untuk program kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hanya mencapai 72,5%, Ariza menjelaskan hal tersebut disebabkan adanya efisiensi belanja.
Namun ia menyatakan, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar di tahun 2020 untuk pengembangan keahlian para wirausaha agar bisa menjadi salah satu penggerak roda ekonomi pasca Covid-19 nanti.
“Saya jelaskan bahwa Eksekutif akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan didukung kolaborasi bersama masyarakat, pihak swasta, dan Perguruan Tinggi dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak Covid-19,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)