Program Penyediaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang diperuntukan untuk setiap kelurahan sangat baik agar diteruskan dan diusahakan di setiap kelurahan.
Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD H. Syarifuddin saat menyampaikan laporan Panitia Khusus Penyusun Inventarisasi Laporan Hasil Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 untuk bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum dalam Rapat Paripurna, Jumat (28/10/2016).
Selain hal tersebut, program sertifikat Prona agar dilanjutkan, PPMK tetap dilaksanakan dan pemenuhan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi warga yang belum memilikinya.
Selanjutnya untuk bidang perekonomian dan keuangan daerah, Syarifuddin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta agar mengurus sertifikat dan pengamanannya terhadap aset-aset daerah dan menuntaskan pengalihan aset yang dikelola SKPD yang diinbrengkan kepada beberapa perusahaan daerah.
Untuk pembangunan halte busway dan jembatan penyeberangan orang harus ditambah dan dianggarkan terus menerus seiring perkembangan lalu lintas dan kebutuhan warga. Contohnya, Jl. Tanah Merdeka menuju Terminal Kampung Rambutan perlu ditambah halte busway.
Sementara itu, untuk bidang pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, penanganan sampah di badan air supaya dianggarkan secara terus menerus berserta pemeliharaan sarana dan prasarananya, disamping perlu dianggarkan penambahan gerobak motor disetiap kelurahan.
Untuk mengurangi kemacetan agar terus menerus membangun jalan, seperti di Ciputat Raya dari rel kereta api Kebayoran Utara sampai perempatan Jl. Simatupang, Kel. Pondok Pinang.
Selain itu ketersediaan air bersih agar ditingkatkan pelayanan dan pengadaan jaringan serta memperbaiki kualitas dan kapasitasnya serta perbaikan trotoar dapat dilanjutkan untuk setiap wilayah DKI Jakarta.
Program penanganan banjir yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan dan dianggarkan, antara lain normalisasi Kali Cipinang, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan dan Kali Grogol. Penambahan dan revitalisasi pompa-pompa, pembangunan saluran penghubung dan lingkungan yang belum tuntas agar juga dianggarkan.
Pemprov DKI Jakarta juga diminta terus menganggarkan perbaikan saluran air dan peninggian jalan (hotmix) dengan u-ditech dan plat duiker, serta merehabilitasi saluran-saluran lama yang sudah tidak sesuai lagi dimensi dan konstruksinya.
Sementara itu, untuk bidang kesejahteraan rakyat, H. Syarifuddin mengatakan, perlu perbaikan dalam pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS, penerima KJP untuk sekolah negeri belum sesuai harapan serta harapan agar siswa sekolah swasta dan madrasah juga dapat menerima KJP.
Untuk pelayanan kesehatan agar disetiap kelurahan disediakan kendaraan ambulan. Selain itu, mengingat pengguna BPJS sangat banyak dan belum terlayani dengan baik, Pemprov DKI Jakarta harus menganggarkan secara terus menerus pembangunan rumah sakit tipe D di seluruh kecamatan dan tetap mempertahankan puskesmas kelurahan yang sudah ada. Apabila belum ada agar segera membangunnya.
Warga juga mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki gedung olahraga yang saat ini terbengkalai dan membangun yang baru beserta fasilitas sarana prasarana penunjangnya.
Berkaitan dengan keberadaan PAUD, PKK, Pos Bindu Lansia dan Jumantik yang keberadaannya sangat dibutuhkan warga, pelaksanaan dan dana operasionalnya tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Pada bagian lain Syarifuddin mengatakan, reses DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian mekanisme penyaluran aspirasi rakyat yang harus dilanjutkan kepada Eksekutif. Untuk itu harus diakomodir dalam APBD tahun anggaran 2017. Dengan demikian hasil reses tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja.
Untuk menindaklanjutinya, pihak Eksekutif bersama Legislatis, khususnya Komisi-Komisi terkait, akan memantau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan Rapat Paripurna tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono selaku Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan diri kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana. (red)