Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat bersama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (12/10). Dalam rapat kerja tersebut DPRD DKI mendorong PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero segera melakukan pengurusan izin pembangunan Pelabuhan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Pansus melihat ada celah untuk menyelamatkan aset negara dengan pengambilalihan izin tersebut. Sebab salah satu penyebab terhambatnya pembangunan Pelabuhan Marunda karena PT KBN belum mengantongi Hak Pengelolaan (HPL) lahan seluas 80 hektar dari total luas lahan bibir pantai 100 hektar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. (DDJP/asa)
