Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengawali pembahasan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, Rabu (23/2). Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai perwakilan pemerintah pusat, agar dapat memperkaya kajian seputar pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sesuai konsideran dengan aturan perundang-undangan diatasnya. (DDJP/tim)
 
