DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penandatangan Pakta Integritas pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 antara Penjabat Gubernur dengan Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/10).
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, penandatangan pakta integritas merupakan landasan moral dan etika dalam menjalankan proses penyusunan dan pengesahan APBD yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
“Ini adalah momen penting bagi kita semua, karena APBD bukan hanya sekedar angka-angka di dalam dokumen, tetapi merupakan cerminan harapan dan kebutuhan masyarakat yang harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta.
Pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama Pj Gubernur Heru Budi Hartono. (DDJP/eko)
Ia mengatakan, APBD Tahun 2025 mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, ia juga mendorong pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran.
Sebab, ia menilai partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Jakarta,” tutur Khoirudin.
Menurut dia, pakta integritas yang ditandatangani pada rapat paripurna hari ini bersama lima pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta sebagai bukti nyata komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih berkeadilan dan lebih sejahtera untuk warga Jakarta.
“Mari kita tunjukkan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah Lembaga yang berpegang pada prinsip-prinsip yang baik dalam melayani masyarakat Jakarta,” pungkas Khoirudin. (DDJP/yla/gie)