Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp79,52 triliun dalam rapat paripurna, Kamis (14/10).
Besaran nilai tersebut telah sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta. Rinciannya, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp72,18 triliun disesuaikan menjadi Rp64,84 triliun, rencana belanja daerah Rp72,96 menjadi Rp69,62 triliun sehingga netto belanja daerah mengalami pengurangan Rp3,33 triliun atau 4,58 persen.
Selanjutnya, penerimaan pembiayaan dialokasikan Rp12 triliun, berasal dari prediksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah. Dimana, penerimaan pembiayaan meningkat Rp2,67 triliun menjadi Rp14,68 triliun. Sedangkan, postur pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan KUPA-PPAS 2021 mengalami penurunan proyeksi Rp11,22 triliun menjadi Rp9,89 triliun.
“Rincian tersebut akan menjadi tolak ukur dan kajian bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan, serta disesuaikan dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat Jakarta,” ujar Misan Samsuri, Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri saat penandatanganan nota kesepahaman (Mou) rancangan KUPA-PPAS tahun anggaran 2021 dengan eksekutif.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa proyeksi angka yang tercantum dalam rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 telah dibahas secara vertikal mulai dari komisi-komisi bersama SKPD mitra kerja, perumusan di Banggar bersama TAPD hingga penelitian akhir dalam keputusan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).
“Kami ucapkan terima masih kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dan TAPD dan kepada semua pihak. Semoga ini menjadi prestasi untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” ungkap Misan.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku bersyukur penetapan nilai rancangan KUPA-PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggran 2021 telat disepakati oleh legislatif secara demokratis.
“Meski mengalami penurunan (proyeksi KUPA-PPAS APBD DKI 2021), kami akan terus memprioritaskan pertama masalah Covid-19 masalah banjir infrastruktur dan lain sebagainya,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)