Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk menggali sejumlah informasi mengenai penyusunan APBD, mengingat di akhir masa jabatan dewan yang akan menjadwalkan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020.
“Kunjungan kerja kesini, kami ingin meminta masukan dan pandangan terkait dengan jadwal pembahasan APBDP dan APBD 2020. Jadi masalah waktu yakni mana yang lebih di dahulukan antara APBDP dengan APBD 2020,” ujar Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menyampaikan, bahwa sebelumnya sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan agar pembahasan APBD Tahun 2020 itu diawalkan daripada APBD Perubahan. Tetapi pihaknya tidak menyanggupi hal tersebut melihat dari belum adanya kesiapan dari Eksekutif untuk pembahasan APBD Tahun 2020.
“Kekhawatiran itu yang kemudian kita ingin memastikan untuk di bahas sebagai pembanding dengan yang di jalankan di DPRD DKI,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang berkesempatan menerima kunjungan kerja tersebut menjelaskan bawah di DPRD DKI dalam membahas mengenai penyusunan anggaran yakni dengan mendahulukan APBD Perubahan 2019.
“Kalau di DKI, APBDP dahulu, logikanya sederhana, APBD 2020 itu kan rangkaian dari APBD sebelumnya 2019, dan APBD 2019 masih dalam proses perjalannya yang ada APBDPnya. Artinya bagaimana kita bisa membahas APBD 2020, kalau yang 2019 nya saja belum clear,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)