Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) memaparkan indikator keberhasilan program penanganan banjir Ibukota. Sebab DPRD menilai, sejauh ini belum ada program yang dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, kajian atas dampak dari suatu program seharusnya bisa dipresentasikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Sebab berdasarkan pemantauan Dinas SDA sendiri, debit banjir yang masuk Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dimana saat banjir 1 Januari 2020 lalu, debit air 3.389 meter kubik perdetik melebihi. kapasitas eksisting sungai yang hanya mampu menampung 2.357 meter kubik perdetik. Sehingga debit air yang masih harus ditahan sebesar 1.030 meter kubik perdetiknya.
“Tapi belum ada target pencapaian dari penanganan permasalahan Banjir di Jakarta. Harusnya dengan membuat suatu program dengan anggaran sekian, jelaskan juga dampaknya apa. Itu yang mau kita dengar,” ujar Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/10).
Sebagai penanganan banjir di Ibukota Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan polder pengendali banjir di 14 lokasi dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Pembangunan tersebut dilaksanakan selama lima tahun di Tegal Alur, Kelapa Gading, Muara Angke, Teluk Gong, Green Garden, Kedoya Greenville, Cengkareng, Pulomas, Rawa Buaya, JGC, Mangga Dua, Kebantenan, Sunter Timur KBN, dan Petukangan.
“Tapi apakah dengan polder dan resapan yang dibuat itu mampu mengurangi debit air yang masuk. Karena kan kita tahu jumlah debit yang mampu diterima DKI masih sangat kecil, sedangkan jumlah air yang masuk jauh lebih basar. Makanya saya mau tahu program yang diusulkan apakah bisa menahan kelebihan debit air itu,” ungkap Zita.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini mengatakan akan menindaklanjuti permintaan pansus dengan memaparkan proyeksi tingkat keberhasilan pembangunan 14 polder tersebut. Selain itu, ia juga menyatakan akan menghadirkan pengamat guna memperbaiki sistem kerja dan program pengendalian banjir.
“Pertemuan berikutnya nanti kita minta masukan dari pengamat yang terkait dengan masalah banjir. Nantinya masukan itu diharapkan bisa menyempurnakan program pengendalian banjir. Bisa juga untuk menilai apakah masih ada kekurangan dari program kami,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)